DEPOK, SINDE – Tepat 27 April, Kota Depok memasuki usianya ke 23 Tahun. Di momentum itu, PWI Kota Depok menggelar diskusi “23 Tahun, Depok Menatap Masa Depan” yang diselenggarakan di Kantor PWI Kota Depok, Senin (25/4/2022) malam.
Hadir dalam undangan diskusi tersebut, Anggota DPR RI Komisi IX, Wenny Haryanto, Mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna dan Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir, dan Ketua PWI Depok Rusdy Nurdiansyah beserta jajaran anggota.
Diskusi diawali dari pernyataan mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna yang menyayangkan ketidakhadiran kedua pejabat yang telah ikut dalam diskusi PWI Depok tersebut, yakni Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra, dan Kepala Diskominfo Depok, Manto.
“Padahal tema diskusi ini sangat cukup menarik. Sangat disayangkan, tidak menghormati para wartawan dan pembicara dari tokoh nasional, seorang anggota DPR RI, Wenny Haryanto. Kalau persoalannya sibuk, kami juga sibuk. Apalagi ini diskusi cukup bagus sekali, cukup tematik untuk peduli Kota Depok kedepan,” terangnya.
Diskusi yang dihadiri puluhan wartawan PWI Kota Depok ini seharusnya juga diisi dua pembicara dari Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra dan Kepala Diskominfo Depok, Manto, namun keduanya tidak bisa hadir dengan alasan jadwal cukup padat.
“Padahal PWI Kota Depok mendukung penuh untuk memeriahkan dan meyemarakan peringatan HUT 23 Tahun Kota Depok sesuai surat edaran Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang meminta partisipasi masyarakat dan wartawan, dalam hal ini PWI Kota Depok,” ujar Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dalam sambutannya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi, Wenny Haryanto juga sangat menyayangkan ketidakhadiran kedua pejabat tersebut. Bahkan, Wenny mengaku tak pernah diundang dalam perayaan HUT Kota Depok.
“Saya tidak Masalah nggak diundang, namun sesungguhnya komunikasi antara anggota DPR RI dengan Pemkot Depok harus terjalin baik. Dengan demikian ada diskusi yang bisa menghasilkan solusi bagi pembangunan Kota Depok. Terlebih APBD Depok tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Depok dan masih butuh anggaran APBN dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Menurut Wenny sebagai anggota DPR RI, pihaknya sulit memperjuangkan anggaran dari APBN Pemerintah Pusat untuk pembangunan di Kota Depok selama Pemkot Depok nya pasif dalam memperjuangkan anggaran pembangunan.
“Pemkot Depok harus aktif dan kedepan harus mampu berkomunikasi dengan baik. Maju tidaknya suatu kota atau kabupaten tak lepas dari kepiawaian kepala daerah yang memimpin. Kepiawaian ini dibutuhkan dalam hal berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk anggaran pembangunan daerah yang ada di APBN Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi. Selama ini tak ada proposal pembangunan untuk Kota Depok yang diajukan Pemkot Depok ke Pemerintah Pusat. Jadi kami pun sulit untuk mempertanyakannya,” jelas Wenny.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir yang menegaskan, bahwa para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak peka dengan semangat warganya, terutama pers untuk berperan serta bagi kemajuan Kota Depok.
“Kota Depok kedepan harus mampu mengikutsertakan peran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang. Potensi masyarakat Kota Depok itu luar biasa dan Pemkot Depok harus hadir untuk menyalurkan potensi itu. Saat ini dan kedepan diperlukan kepedulian pejabat Pemkot Depok terhadap potensi masyarakat, apalagi kepedulian masyarakat saat ini sudah sangat cukup tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Depok,” tuturnya.
(rus/po/SINDE)
