Sinardepok.com – Acara debat publik putaran kedua Pilkada Kota Depok, Imam Budi Hartono tampil sendiri, karena pasangannya Mohammad Idris, sedang dikarantina lantaran positif Covid-19, Senin (30/11/2020).
Namun begitu, calon Wakil Wali Kota Nomor urut 02 itu tetap tampil prima dan perkasa.
Hal itu dibuktikan ketika Imam bertanya kepada pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia jika kelak terpilih, dalam menggenjot angka universal health coverage (UHC/pemerataan akses kesehatan) di Depok.
“Pemerintah pusat memiliki komitmen dan target pencapaian UHC bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019 ditargetkan minimal 95 persen. Namun target tersebut belum tercapai dan di Depok sendiri pencapaian kita baru mencapai 84 persen. Bagaimana strategi Pak Pradi dan Bu Afifah untuk meningkatkan UHC di Depok,” tanya Imam kepada paslon Pradi Afifah.
Akan tetapi, paslon nomor urut 01 itu tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pradi justru bicara panjang-lebar soal UMKM.
Padahal, paslon Afifah Alia miliki program unggulan berupa berobat gratis di puskesmas dan RSUD Kota Depok menggunakan hanya menggunakan KTP.
“Kami dalam kondisi ini tentunya tetap akan konsisten dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kami akan memberikan bantuan bantuan permodalan minimal Rp 5 juta kepada warga Depok untuk memulai usaha setelah mengikuti pelatihan-pelatihan,” jawab Pradi.
“Kami akan permudah proses perizinan tentunya di UMKM. Kemudian juga saudara dan anak muda yang milenial, kita tahu bahwa Kota Depok ini adalah termasuk kota pengguna aplikasi tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia,” tambahnya.
“Pola-pola seperti ini ya kita lakukan kegiatan kegiatan offline maupun online dan ini saya pikir menjadi salah satu solusi di era pandemi ini,” ucap Pradi.
Mendengar jawaban tersebut Imam pun merasa tidak puas. Hal ini menjadi celah bagi Imam untuk melakukan serangan balik.
“Terima kasih, jawaban Pak Pradi tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Padahal Pak Pradi sudah menjabat selama lima tahun,” ujar Imam.
Imam menjelaskan, yang dimaksud dengan UHC adalah Universal Health Coverage adalah program pemerintah yang memastikan masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan financial untuk seluruh warga negara untuk mencapai jaminan kesehatannya.
“Kami mencatat masih ada 91.000 jiwa warga kurang mampu di Depok belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan,” ujar Imam.
Selain Pradi, Afifah pun ikut membantu pertanyaan tersebut, begini kata Afifah.
“Pak Imam ini senangnya dengan singkatan-singkatan (UHC-red). Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa bekerja. Saat membuat program dipastikan programnya bisa berjalan. Saat ini mengenai kesehatan di Kota Depok sangat memprihatinkan, karena banyak masyarakat Kota Depok yang belum mendapatkan akses kesehatan,” pungkasnya.
(po/jrnl/SINDE)
