Depok – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki beragam kewenangan untuk ikut membahas, mengajukan serta melakukan pengawasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
Salah satu fungsi strategis adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan-persoalan lintas wilayah. Utamanya dalam dukungan kebijakan politik anggaran. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI Jawa Barat (Jabar) Eni Sumarni, saat menghadiri acara ngobrol santai dan ngopi bareng bersama wartawan di kawasan Grand Depok City (GDC) Sukmajaya Depok, Jum’at (28/12).
Eni Sumarni yang merupakan Anggota DPD RI perempuan satu-satunya dari Jawa Barat tersebut mengatakan fungsi dan peran anggota DPD sedikit timpang, dimana kewenangannya untuk menjembatani pemerintah daerah maupun pusat tidak maksimal.
“Jadi, ketika fungsi dan peran DPD tidak memiliki kebijakan terkait dengan anggaran. Perencanaan pembangunan DPD di daerah, berakhir hanya sekedar perencanaan saja,” kata Eni sapaan akrabnya.
Meski fungsi DPD timpang, mantan calon Bupati Sumedang dari jalur independen pada pilbup 2012 itu, terus berupaya mendorong peningkatan daya saing mempertahankan produksi ketahanan pangan daerah Jawa Barat.
“Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai provinsi terpadat di Indonesia, melainkan juga penghasil padi terbesar skala nasional. Untuk itu predikat sebagai lumbung Padi atau Beras Nasional harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dan realisasi itu harus ada sokongan dan dukungan dari pemimpin tingkat daerah dan pusat,” ujarnya.
Namun demikian, bila terpilih kembali di pemilu serentak 2019 nanti, ia berharap kedepan fungsi dan peran DPD RI lebih banyak, sehingga dapat lebih maksimal.
“Fungsi dan peran utamanya dalam pengambilan kebijakan anggaran. Tujuannya agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan yang diinginkan masyarakat,” tutup Eni.
Dalam acara ngopi bareng tersebut, selain dihadiri berbagai wartawan media online di Kota Depok, juga hadir Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Kota Depok, Linda Ratna Nurdianny, yang dilanjutkan dengan diskusi pelaksanaan Pemilu serentak pada April 2019. (Po)
