DEPOK, SINDE – Ada yang beda pelantikan kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok untuk masa periode 2021 – 2024 yang akan digelar di Kinasih Resort Cilangkap, Tapos, Kota Depok, pada Senin (12/12/2022).
Pasalnya muncul rasa kekecewaan pengurus terhadap sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai terkesan tutup mata. Hal tersebut mengingat KNPI adalah organisasi yang dinaungi langsung oleh Pemerintah setempat. Hal tersebut disampaikan Mantan Ketua KNPI Kota Depok yang juga sebagai Ketua MPI KNPI Kota Depok terpilih Bobby Harahap.
Dikatakan Bobby, penyebab kekecewaan itu muncul atas tidak difasilitasinya pelantikan Pengurus KNPI untuk masa jabatan 2021 – 2024. Padahal sebelumnya di periode sebelumnya, KNPI sudah menghasilkan Perda kepemudaan dimana terdapat kerjasama dan pemberdayaan antar Pemkot Depok dengan Pemuda.
“Saya merasa miris dengan kebijakan Pemkot Depok yang tidak memfasilitasi kami dalam bentuk kegiatan pelantikab. Padahal kami KNPI sudah menghasilkan Perda Kepemudaan untuk membantu kinerja Pemkot Depok, ternyata tidak ada realisasinya,” jelas Bobby.
Dikatakan Bobby, KNPI adalah sebuah Organisasi Kepemudaan yang menaungi 70 OKP dan 11 PK di setiap kecamatan Kota Depok. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Pemerintah Kota Depok memberikan fasilitas dan mendukung setiap kegiatan KNPI.
“Pemkot Depok gak bisa tutup mata dan tutup telinga, kami kecewa untuk apa adanya Perda Kepemudaan tapi realisasinya Nol besar. Harusnya Pemkot Depok bisa mengayomi, dan membimbing serta menjadikan contoh yang baik untuk pemuda-pemuda di Kota Depok,” ungkapnya.
Hal Senada dikatakan Ketua KNPI terpilih Army Haryanto, ia mengatakan bahwa tidak terakomodirnya kegiatan KNPI akan menghambat kegiatan pelantikan yang seharusnya sudah terlaksana dari bulan Juni 2022 lalu.
“Kita sudah Audiensi ke Disporyata untuk kegiatan pelantikan ini ternyata Aula di Balaikota sudah penuh terisi jadwal, sedangkan pelantikan KNPI harus disegerakan,” tambah Army.
“Mengingat waktu terus berjalan, dan pelantikan harus disegerakan. Akhirnya pengurus terpilih harus mengeluarkan anggaran secara swadaya untuk gedung, tanpa ada solusi ataupun anggaran dari Pihak Pemkot Depok.
(Cd/hum/SINDE)
