Depok, SINDE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mulai berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan yang prima. Selain membangun PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) yang baru dan nyaman juga telah merapikan halaman gedung yang selama ini terlihat kumuh berserakan barang bukti.
Pembenahan tersebut dalam upaya melakukan perubahan menuju wilayah zona integritas Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Kami sudah merapihkan ruang PTSP untuk menuju wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM. Dalam100 hari tugas pertama di Depok pelan pelan bertahap saya rapikan agar terbangun 6 area perubahan agar dapat memberikan pelayanan dan kinerja yang prima kepada masyarakat ” tutur Kajari Kota Depok Yudi Triadi SH di ruang kerjanya, belum lama ini.
Yudi sapaan akrabnya meyakini, setelah dirapihkan ruang PTSP dan tempat penyimpanan barang bukti, nantinya pelayanan kepada masyarakat dan kinerja jajaran Kejaksaan Depok akan semakin baik.
Yudi pun mengakui, selama ini kondisi halaman gedung Kejari dipenuhi dengan barang bukti. Diantaranya, dipenuhi barang bukti perkara First Travel dan Pandawa Grup. Sehingga membuat pelayanan dan kenyamanan masyarakat agak terganggu.
“Sejak saya mulai bertugas di Depok, kondisi semrawut di halaman parkir dibenahi. Ruang PTSP juga dirapikan. Selanjutnya, kami bersama jajaran kejaksaan tahun 2020 akan membangun 6 area perubahan agar tahun ini bisa ikut menjadi satker yang lolos WBK,” jelasnya kepada sinardepok.com.
Selain itu, lanjut Yudi, dalam program 100 hari kerja di Depok ini, dirinya juga membenahi semua bidang tugas jaksa yang ada. Pembenahan termasuk pengelolaan penanganan perkara yang masuk baik di bidang Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen maupun Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Serta, berupaya membangun komitmen pakta integritas kepada semua jaksa dan pegawai.
Sambil berkeliling kantor meninjau ruang PT SP yang kini sudah dilengkapi dengan kursi duduk untuk tamu, Yudi pun menyatakan optimis tahun 2020 ini Kejari Depok akan memperoleh predikat WBK.
“Mudah-mudahan tahun ini kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan prima bagi masyarakat di Kota Depok,” harap
mantan Asintel Kejati Jambi itu.
Adapun reformasi birokrasi mengarah kepada 6 perubahan, yakni penguatan manajemen SDM, penguatan pelayan publik, perubahan di tatalaksana, penguatan atau perubahan di bidang akuntabilitas kinerja dan organisasi. Diharapkan Yudi, program pembentukan wilayah bebas korupsi sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi ini, mampu memelihara integritas setiap jajaran di Kejari Depok.
“Jadi ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Dimana setiap satuan kerja (instansi) pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi termasuk Kejaksaan,” sebut Yudi.
Sebelumnya diketahui, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat (Jabar), Raja Nafrizal meminta seluruh jaksa di Jawa Barat menghentikan kegiatan yang dapat merugikan institusi, keluarga dan diri sendiri.
Hal itu disampaikan Raja Nafrizal saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejaksaan se-Jawa Barat yang berlangsung di Aula R Suprapto di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, beberapa waktu lalu.
“Mari kita benahi sistem manajemen yang menurut kita belum sempurna. Tingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kembangkan dinamika kelompok dan pemberian layanan hukum serta komitmen melakukan perubahan menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Raja.
(dik/alf/po/SINDE)
