SinarDepok.com – Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok 2020 ada dua pasang calon. Antara lain, pasangan calon Wali Kota Pradi Supriatna dan Wakil Wali Kota Afifah Alia nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.
Dari pasangan calon tersebut, Imam Budi Hartono status pendidikanya insinyur.
“Di level nasional ada Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Insinyur Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Maka di Depok mungin perlu insinyur untuk memimpin. Sebagai alumni FTUI akan memberikan solusi kongkrit yaitu saya Imam Budi Hartono,” kata Imam dikutip di salah satu televisi swasta dalam acara diskusi.
Dalam diskusi tersebut, Imam Budi Hartono siap membawa aspirasi masyarakat Depok lebih baik jika terpilih di Pilkada Depok 2020.
Terkait birokrasi Pemkot Depok, Imam menilai sudah baik dilanjutkan, tapi ada yang belum dan akan dilakukan.
“Soal transparansi roda pemerintahan sudah berjalan dari tingkat kota hingga RT/RW,” kata Imam.
Pria yang akrab disapa IBH ini menambahkan, soal birokrasi yang auto pilot, masyarakat merasakan berbeda.
Kata dia, ada survei kepuasan warga terhadap pelayanan Pemkot, ternyata sebagian besar 70% lebih menyatakan puas.
“Untuk ukuran kinerja yang dipakai harus jelas, jangan hanya baper. Masyarakat juga tidak hanya melihat afiliasi parpol. Tapi sosok yang berpengalaman dan relijius. Kami berusaha memenuhi tuntutan masyarakat,” kata Imam.
Berkaitan dengan program yang ditawarkan, IBH menjelaskan antara lain dana bantuan Rp 5 miliar perkelurahan. Kata Imam, selama ini sudah diberikan Rp 2 miliar perkelurahan.
“Jadi ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja hal itu sebagai drive/pendorong agar SDM kelurahan lebih baik bekerjanya dan infrastruktur pubik lebih lengkap,” tambahnya.
“Pelayanan warga agar lebih mandiri di kelurahan. Kita juga mendorong munculnya 5.000 pengusaha lokal dan 2.000 perempuan pengusaha sebagai pelaku dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, insentif kepada RT/RW ditingkatkan karena mereka garda terdepan pelayanan warga, sehingga support menjadi lebih kuat,” paparnya.
IBH menjelaskan lebih detail. Diawali dengan kebijakan di masa pandemik Covid-19, harus merespon tiga masalah utama (3P), yakni pengangguran akibat PHK, sehingga dibuka lapangan kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Lalu ketahanan pangan keluarga, agar tidak ada yang kelaparan di saat pandemi. Kemudian pendidikan diintensifkan dengan menyediakan layanan internet gratis sampai tingkat RT/RW.
“Tentu harus dikawal guru/pembimbing agar penggunaan internet sesuai dengan keperluan positif,” kata IBH.
Mantan ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, IBH memahami betul problem transportasi di Depok.
“Alhamdulillah sekarang, jalan-jalan di Depok sudah bagus dibetonisasi, bahkan sampai gang-gang juga diperbaiki. Ada beberapa alternatif tol yang akan mengurangi kemacetan di Margonda, misal di Sawangan itu memunculkan daerah ekonomi baru. Tapi, memang harus dipikirkan dampak yang lebih luas,” pungkas Imam.
(po/WD/SINDE)
