Sinardepok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa Sidang Pertama tahun 2018-2019 dan Peringatan HUT DPRD Kota Depok ke-19, beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan dalam paripurna ini masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta meningkatkan program kerja.
Adapun rencana kerja AKD DPRD Depok pada masa sidang pertama diantaranya Komisi A yang dibacakan oleh Nurhasim berencana melanjutkan agenda yang belum terselesaikan ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan.
Menindaklanjuti hasil tinjauan dilapangan terkait penertiban perijinan dengan mengadakan raker bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, dan Satpol PP. Memfasilitasi penyelesaian asset fasos fasum dan mengusulkan pembentukan pansus asset, pengawasan terhadap penegakkan Perda perijinan dan mendorong terwujudnya OPD yang solid dan kinerja ASN yang profesional.
Sedangkan Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Keuangan daerah melalui Sekertaris Komisi B, Benhard SH menyatakan akan fokus pada peningkatan investasi melalui deregulasi perijinan.
Melakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi perijinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD terutama dari sektor keuangan.”Kami juga mendorong Pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan PAD serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi para investor,” ujar Benhard.
Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan akan fokus pada fungsi pengawasan pada Dinas PUPR, Disrumkim, DLHK, serta Dinas Perhubungan.”Kami akan melakukan fungsi kontrol terhadap pembangunan sarana dan prasarana, khususnya yang dibiayai APBD Kota Depok. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya pembangunan selalu dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga hasil pekerjaan kurang maksimal bahkan terkesan asal jadi dengan kualitas yang rendah hingga akhirnya penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun,” ungkap Veronica Wiwin Widarini selaku anggota komisi C.
Terakhir Komisi D yang membidangi masalah kesehjateraan rakyat disampakan oleh Wakil Ketua Komisi D, Sahat Farida Berlian. Komisi D akan melakukan pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, agama dan sosial, ketenagakerjaan serta pemuda dan olahraga.
“Pembangunan sarpras pendidikan harus menjadi prioritas, dan pemkot harus mengembangkan situs sejarah Rumah Cimanggis menjadi salah satu tempat rujukan sejarah dan budaya sekaligus menjadikan rumah Cimanggis sebagai museum Kota Depok. Kita sudah lama dengungkan gagasan ini, namun belum terealisasi juga,” pungkas Sahat. (Po)