Depok, SINDE – Untuk menjadi satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus meningkatkan kinerja yang berkualitas dan berintegritas.
Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Bidang Perdata dan TUN Rully Trie Prasetyo usai menghadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) oleh Kementerian Hukum dan HAM di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM Jalan Raya Gandul, Kelurahan Gandul, Cinere Depok, Rabu (12/2).
Dikatakannya, program pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) kepada unit kerja di instansi pemerintahan RI.
“Ini program nasionalnya Menpan RB. Mindset publik melayani harus diubah menjadi dilayani. Sudah kewajiban aparatur pemerintahan yang melayani publik dan membangun kepercayaan publik agar pembentukan zona integritas benar-benar dapat terwujud dengan baik,” Jelas Mantan Kasipidsus Kejari Kota Pekalongan tersebut.
Lanjut dia, program ini juga sebagai bentuk dorongan kepada seluruh jajaran pemerintah khususnya di Kota Depok, agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan.
“Intinya menunjukkan komitmen dan kesungguhan para pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan kita,” pungkas Rully yang juga Ketua WBK/WBBM di Kejari Depok itu.
Program pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tersebut turut dihadiri Kepala Kepemimpinan dan Manajemen Badan Diklat (Kapusdiklat) Kejaksaan RI Sadiman, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, beserta jajaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
(dik/po/SINDE)
